DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PENGUMUMAN

NOMOR : PENG- 01/PANPEN/VII/2009

TENTANG

PENYARINGAN/PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

GOLONGAN II DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2009

Dalam rangka mengisi formasi pegawai Departemen Keuangan R.I. Tahun

Anggaran 2009, Departemen Keuangan memberikan kesempatan kepada Warga Negara

Indonesia untuk diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II yang akan ditugaskan di lingkungan Departemen Keuangan R.I. pada posisi jabatan sebagai

berikut :

I. NAMA JABATAN DAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN

No

NAMA JABATAN

KUALIFIKASI PENDIDIKAN(KP)

KODEKP

1

Juru Mudi Tingkat I

D-III Pelayaran + ANT III

1

2

Juru Motor Tingkat I

D-III Pelayaran + ATT III

2

3

Juru Mudi Tingkat II

SMK Pelayaran / SPM + ANT IV

3

4

Juru Motor Tingkat II

SMK Pelayaran / SPM + ATT IV

4

5

Anak Buah Kapal Tingkat II

SMK Mesin

5

SMK Listrik

6

SMK Elektronika

7

SMK Bangunan Kapal

8

Catatan : ANT : Ahli Nautika Tingkat

ATT : Ahli Teknika Tingkat

II. PERSYARATAN PENDAFTARAN

1. Warga negara Indonesia;

2. Peserta merupakan lulusan :

2.1. D-III Pelayaran dengan IPK minimal 2,50 (dua koma lima nol dan nilai tersebut bukan hasil pembulatan) dari skala 4. (untuk Kode KP 1 dan 2);

2.2. SMK Pelayaran dengan nilai rata-rata ”Ujian Tertulis” pada ijasah tidak kurang dari 6,50 (enam koma lima nol dan nilai tersebut bukan hasil pembulatan). (untuk Kode KP 3 dan 4);

2.3. SMK Mesin/Listrik/Elektronika/Bangunan Kapal dengan nilai rata-rata ”Ujian Tertulis” pada ijasah tidak kurang dari 7,00 (tujuh koma nol nol dan nilai tersebut bukan hasil pembulatan). (untuk Kode KP 5 sampai dengan 8);

3. Untuk Juru Motor Tingkat I dan Juru Mudi Tingkat I, memiliki pengalaman praktik berlayar, dibuktikan dengan surat keterangan/rekomendasi dari instansi terkait;

4. Usia berdasarkan tanggal lahir yang tercantum dalam ijasah pada 1 Desember 2009 :

4.1 Minimal 18 tahun dan maksimal 30 tahun untuk kode KP 1 dan 2;

4.2 Minimal 18 tahun dan maksimal 24 tahun untuk kode KP 3 s.d. 8;

5. Berjenis kelamin laki-laki dengan tinggi badan minimal 165 cm;

6. Tidak buta warna, tidak cacat badan dan tidak mengalami ketergantungan terhadap narkotika/sejenisnya;

7. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;

8. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, anggota TNI/POLRI, pegawai BUMN/BUMD atau pegawai swasta;

9. Tidak berkedudukan sebagai PNS atau CPNS;

10.Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

III. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Berkas lamaran berisikan :

1.1. Surat lamaran ditulis dengan tangan sendiri dan ditujukan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia;

1.2. Daftar Riwayat Hidup singkat;

1.3. Fotokopi ijasah/STTB/STL dan transkrip nilai yang telah dilegalisir (ijasah sementara dan surat keterangan lulus tidak berlaku) serta fotokopi sertifikasi ANT/ATT bagi pelamar jabatan Juru Mudi dan Juru Motor;

1.4. Surat Keterangan Dokter Pemerintah yang menyatakan sehat rohani dan jasmani serta tidak buta warna;

1.5. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;

1.6. Pas foto berwarna terbaru (3 bulan terakhir) ukuran 4 x 6 sebanyak

3 lembar;

1.7. Fotokopi KTP/SIM yang masih berlaku;

1.8. Surat Keterangan Pengalaman Berlayar dari perusahaan/pemberi kerja bagi jabatan Juru Mudi Tingkat I dan Juru Motor Tingkat I.

2. Berkas lamaran di masukkan dalam stopmap berwarna :

2.1 Biru untuk lulusan D-III pelayaran;

2.2 Kuning untuk lulusan SMK Pelayaran;

2.3 Merah untuk lulusan SMK Mesin/Listrik/Elektronika/Bangunan Kapal,

3. Berkas lamaran disampaikan kepada Panitia Pusat Penyaringan/Peneri­maan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II di Lingkungan Departemen Keuangan Tahun Anggaran 2009 mulai tanggal 18 Juli 2009 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2009 (cap pos) melalui P.O. BOX 1001 Jakarta 10000

4. Pada pojok kiri atas amplop dituliskan tempat lokasi pelaksanaan ujian yang diinginkan dan kode KP yang dipilih Lokasi ujian yang sudah dipilih tidak diperkenankan diganti selama peserta mengikuti tahapan tes.

Contoh : Jakarta / 1 (Lokasi Ujian / Kode Kualifikasi)

IV. SELEKSI DAN PELAKSANAAN UJIAN

1. Seleksi melalui 4 (empat) tahap dengan sistem gugur yang meliputi :

1.1 Seleksi Administrasi;

1.2 Tes Potensi Akademik (TPA);

1.3 Psikotes;

1.4 Tes Kemampuan Khusus dan Kebugaran;

2. Lokasi ujian akan dilaksanakan pada kota :

2.1. Jakarta;

2.2. Medan;

2.3. Batam;

2.4. Semarang;

2.5. Surabaya;

2.6. Bitung;

2.7. Makasar.

3. Pelamar yang lulus Seleksi Administrasi akan diumumkan pada hari

Selasa tanggal 19 Agustus 2009 melalui website Departemen Keuangan

(www.depkeu.go.id) dan Kantor Perwakilan Departemen Keuangan di daerah;

4. Pelamar yang telah lulus Seleksi Administrasi akan diberikan Tanda Peserta Ujian (TPU). Pengambilan Tanda Peserta Ujian (TPU) dilaksanakan pada tanggal 24 dan 25 Agustus 2009 di Kantor Perwakilan

Departemen Keuangan di daerah.

V. LAIN – LAIN

Dalam proses pendaftaran, Penyaringan/Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II di Lingkungan Departemen Keuangan Tahun Anggaran 2009 ber­laku ketentuan sebagai berikut :

1. Bagi mereka yang pernah mengajukan lamaran ke Departemen Keuangan dan sampai pengumuman ini belum mendapat balasan, sepanjang memenuhi syarat dalam pengumuman ini, supaya mengajukan lamaran kembali sesuai prosedur yang berlaku (lamaran yang telah dikirim ke Departemen Keuangan di­anggap tidak berlaku).

2. Dalam rangka Penyaringan/Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil ini tidak ada bimbingan tes atau persiapan pendahuluan, tidak diadakan surat menyurat dan tidak dipungut biaya apapun selama proses seleksi/tes.

3. Setiap Pengumuman, ditayangkan secara online pada website Departemen Keuangan (www.depkeu.go.id) dan website Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (www.beacukai.go.id). Setiap Pelamar dapat Melihat Pengumuman hasil setiap tahapan tes secara online pada website Departemen Keuan­gan (www.depkeu.go.id) dan website Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (www.beacukai.go.id) serta Papan Pengumuman di Kantor Perwakilan Departemen Keuangan di daerah sebagai berikut :

NO.

DAERAH

ALAMAT

1.

Medan Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara Medan

Jln. Anggada II Kotak Pos I, Belawan 20041

Telp. (061) 6941907, 6941906

2.

Batam Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam

Jln. Kuda Laut, Batu Ampar, Batam

Telp. (0778) 458818, 3544212

3.

Jakarta Kantor Pusat Ditjen. Bea dan Cukai

Jln. A. Yani (By Pass) P.O. BOX 108 Jakarta Timur 10002

Telp. (021) 4890308 ext. 111

4.

Semarang Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DIY

Jln. Coaster No. 1-3 Semarang

Telp. (024) 3512404, 3544212

5.

Surabaya Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I

Jln. Perak Timur 498 Surabaya

Telp. (031) 3295143, 3291066-69

6.

Makasar Kantor Wilayah DJBC Sulawesi

Jln. Satando No. 94 Makasar 90172

Telp. (0411) 315737, 315446

7.

Bitung Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Bitung Jln. Ds. Sumolong

No. 1 Bitung 95522

Telp. (0238) 21265, 21173

4. Kelulusan pelamar pada setiap tahapan tes ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi pelamar. Apabila ada pihak/oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan sehingga dapat diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Keuangan dengan meminta imbalan tertentu, maka perbuatan tersebut adalah penipuan. Panitia tidak bertanggung jawab atas

perbuatan pihak/oknum tersebut.

5. Keputusan Panitia dalam hal kelulusan pendaftar/pelamar pada setiap tahap tes bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

6. Apabila pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar, dan dikemu­dian hari diketahui, baik pada setiap tahapan tes, maupun setelah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan De­partemen Keuangan, Departemen Keuangan berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau memberhentikan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pega­wai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Keuangan, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib, karena telah memberikan keterangan palsu.